PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)

1. Objek Pajak

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Pengecualian: kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2. Pengertian Bumi

• Permukaan bumi hasil reklamasi
• Permukaan bumi hasil pengurukan

3. Pengecualian Objek PBB-P2

• Kantor pemerintah dan lembaga negara (barang milik negara/daerah)
• Fasilitas umum (keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, budaya) non-profit
• Makam, peninggalan purbakala, dan sejenisnya
• Hutan lindung, taman nasional, tanah negara
• Perwakilan diplomatik (asas timbal balik)
• Lembaga internasional sesuai ketentuan
• Infrastruktur transportasi (rel kereta, MRT, LRT)
• Rumah tinggal dengan NJOP tertentu
• Objek yang sudah dipungut PBB oleh pemerintah pusat

Subjek dan Wajib Pajak

1. Subjek Pajak

• Memiliki hak atas bumi
• Memperoleh manfaat atas bumi
• Memiliki/menguasai bangunan

2. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan yang secara nyata memenuhi kriteria sebagai subjek pajak.

Dasar Pengenaan

1. Dasar

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

2. Ketentuan NJOP

• Ditetapkan melalui proses penilaian
• Ditetapkan setiap 3 tahun (atau tiap tahun untuk objek tertentu)
• Ditetapkan oleh Wali Kota

3. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

• Rp15.000.000 per wajib pajak
• Berlaku hanya untuk 1 objek per tahun

Dasar Pengenaan Efektif

• Minimum: 20% dari NJOP
• Maksimum: 100% dari NJOP

Penentuan berdasarkan:

• Kenaikan NJOP
• Pemanfaatan objek pajak
• Klasterisasi wilayah

Tarif PBB-P2

Tarif Khusus

Lahan pangan dan ternak: 0,05%

Perhitungan dan Saat Terutang

1. Rumus Perhitungan

PBB = (Persentase × NJOP − NJOPTKP) × Tarif

2. Saat Terutang

Pada saat terjadi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan objek.

3. Tanggal Acuan

1 Januari setiap tahun pajak

4. Wilayah Pemungutan

• Daratan
• Perairan darat dan laut pedalaman
• Bangunan yang terhubung dengan daratan (kecuali pipa/kabel bawah laut)